JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan secara resmi telah melayangkan surat permohonan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengklarifikasi informasi mengenai keterlibatan kader partai dalam proyek Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini diambil setelah adanya pernyataan dari pihak BGN yang mengindikasikan partisipasi berbagai partai politik dalam proses pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengonfirmasi bahwa pihaknya belum menerima respons dari BGN terkait surat tersebut. Menurut Hasto, langkah ini merupakan bentuk pengawasan internal untuk memastikan tidak ada oknum kader yang menyalahgunakan program bantuan sosial demi keuntungan pribadi.
“Hingga detik ini, surat dari DPP PDI Perjuangan belum direspons. Padahal, surat tersebut dikirimkan sebagai respons atas pernyataan Wakil Kepala BGN sebelumnya, yang mengeklaim bahwa hampir semua partai politik ikut serta dalam pengadaan di SPPG,” ungkap Hasto saat ditemui di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).
Hasto menekankan bahwa jika data dari BGN mengonfirmasi adanya keterlibatan kader, pihak partai berkomitmen untuk segera melakukan evaluasi serta tindakan disipliner yang diperlukan.
“Sebagai otoritas berwenang, BGN memiliki data tersebut. Kami membutuhkan data valid agar partai dapat melakukan koreksi dan menertibkan anggota di lapangan jika terbukti menyimpang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa kebijakan PDIP melarang tegas seluruh kadernya untuk mencari keuntungan dari program pemerintah yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat, termasuk program MBG.
“Instruksi partai sudah sangat jelas bahwa seluruh kader dilarang memanfaatkan program yang seharusnya menjadi dedikasi bagi rakyat untuk kepentingan bisnis atau keuntungan pribadi,” tambahnya.
Hasto memastikan bahwa PDIP akan kembali melayangkan surat susulan jika BGN tidak segera memberikan jawaban resmi atas permintaan data tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan proyek prioritas pemerintah yang diimplementasikan melalui jaringan SPPG di berbagai wilayah. Klarifikasi dari PDIP ini mencerminkan sikap partai dalam menanggapi isu keterlibatan politik dalam program strategis nasional. (*)
