Asosiasi Pergerakan Independen Gelar Aksi jilid III di Depan Polda Sulsel, Soroti Penerbitan Tambang Galian C Ilegal di Jeneponto 

Asosiasi Pergerakan Independen Gelar Aksi jilid III di Depan Polda Sulsel, Soroti Penerbitan Tambang Galian C Ilegal di Jeneponto

Makassar, 30 Juli 2025 — Puluhan massa dari Asosiasi Pergerakan Independen menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Selatan, Jumat (30/7/2025), menyoroti maraknya aktivitas tambang Galian C ilegal di Kabupaten Jeneponto.

Aksi yang dipimpin oleh Jenderal Lapangan Sa’dam Husein ini berlangsung tertib namun penuh semangat. Dalam orasinya, para demonstran menyampaikan kekhawatiran atas lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap tambang-tambang tak berizin yang beroperasi di wilayah Desa Balumbungan dan Desa Ta’binjai, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Aksi Hari ini merupakan Aksi yang ke 3 Kalinya dan Sampai saat ini Belum ada Tindak Lanjut yang di Lakukan Oleh Pihak Yang Berwenang dalam Kasus ini.

Para pengunjuk rasa menyampaikan dua tuntutan utama:

1. Meminta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pengawasan ketat, baik secara administratif maupun teknis, terhadap seluruh aktivitas tambang Galian C di wilayah tersebut.

2. Mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk mencopot Kapolres Jeneponto yang dinilai tidak mampu menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Jeneponto.

3. Mendesak Kapolres Jeneponto Untuk mencopot Kasat Reskrim dan Kanit Tipidter karna tidak mampu melakukan Penertiban Terhadap Aktivitas Tambang Galian C yang ada Di Kabupaten Jeneponto.

4. Mendesak Kapolda Sulsel Untuk segera melakukan Sidak langsung Di Kabupaten jeneponto Terkait Aktivitas Tambang Galian C

“Kami melihat adanya pembiaran yang sistematis terhadap aktivitas tambang ilegal ini. Jika tidak ada langkah tegas dari pihak berwenang, kerusakan lingkungan dan konflik sosial akan terus terjadi,” tegas Sa’dam Husein dalam orasinya.

Asosiasi Pergerakan Independen berharap pihak berwenang segera merespon tuntutan mereka dan mengambil langkah konkret demi menjaga kelestarian lingkungan serta supremasi hukum di wilayah Sulawesi Selatan.